LABUHANBATU SELATAN//SINDO7.Web.id – Praktik dugaan benturan kepentingan yang melibatkan oknum pejabat setingkat Karyawan Pimpinan (Karpim) di PKS Sei Baruhur, PTPN IV Regional I PalmCo Labuhanbatu Selatan, berinisial ARZ dan bisnis istrinya, Hilda, perlahan mulai tersingkap ke permukaan.
Selama ini, operasional bisnis keluarga tersebut seolah berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti, diduga kuat berkat perlindungan serta pengaruh yang dibangun oleh oknum pejabat tersebut melalui jabatannya. Hal ini membuat berbagai aktivitas usaha yang dikelola keluarganya berjalan tertutup rapat, hingga akhirnya keberanian untuk mengungkap kenyataan ini muncul dari kalangan internal sendiri.
Pengakuan datang dari salah satu sumber internal perusahaan.
Pada Selasa (14/7/2026), sumber tersebut mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui adanya pemberitaan yang berani menguliti praktik yang selama ini dianggap sebagai “rahasia umum” di lingkungan kerja mereka. “Saya kaget, rupanya ada juga wartawan yang berani mengangkat permainan ini ke permukaan,” ujar sumber tersebut.
Sumber tersebut juga membeberkan bahwa gudang armada angkutan milik Hilda berada di Cikampak, tepatnya di jalan penghubung menuju Aektorop. Aset tersebut baru saja dibeli dan terlihat sudah dipagari tembok tinggi.
Budaya diam ini dipicu oleh kekhawatiran akan stabilitas hubungan kerja, mengingat ARZ sebagai Karpim di PKS Sei Baruhur memiliki pengaruh dalam mengelola kepentingan pihak-pihak yang seharusnya melakukan pengawasan di wilayah PTPN IV Regional I PalmCo Labuhanbatu Selatan.
ARZ diduga memanfaatkan status keanggotaannya di organisasi wartawan atau LSM sebagai alat untuk mengamankan operasional bisnis keluarganya. Dengan status tersebut, ARZ diduga mampu menciptakan narasi agar aktivitas bisnis istrinya tetap berjalan mulus tanpa sorotan, sehingga praktik yang menyimpang ini seolah-olah memiliki “legitimasi” di lapangan.
Mencuatnya kasus ini memicu gelombang desakan dari masyarakat dan elemen karyawan yang peduli akan marwah perusahaan.
Masyarakat kebun PTPN IV Regional I PalmCo Labuhanbatu Selatan kini secara tegas menuntut agar Satuan Pengawasan Intern (SPI) PTPN IV Regional I di Medan segera turun tangan melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap operasional PKS Sei Baruhur dan perkebunan PTPN IV Regional I PalmCo Labuhanbatu Selatan.
”Kami mendesak SPI PTPN IV Regional I Medan tidak lagi menutup mata.
Audit harus dilakukan secara menyeluruh terhadap operasional PKS Sei Baruhur dan perkebunan PTPN IV Regional I PalmCo Labuhanbatu Selatan untuk memutus mata rantai benturan kepentingan yang selama ini menggerogoti integritas perusahaan,” tegas perwakilan elemen masyarakat. Menurut mereka, audit oleh pihak internal perusahaan di Medan sangat krusial untuk memastikan objektivitas dan membuktikan apakah aturan Code of Conduct masih memiliki taring atau justru sudah lumpuh.
Konfirmasi dan klarifikasi yang disampaikan kepada Manajer PKS Sei Baruhur serta General Manajer 1GSL Labuhanbatu Selatan pada Senin (13/7/2026) tidak mendapatkan jawaban.
Sikap bungkam keduanya semakin memperkuat dugaan adanya kebenaran atas laporan yang muncul, sekaligus memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen kepemimpinan di wilayah tersebut dalam menegakkan aturan perusahaan dan prinsip transparansi.
Ketidakmauan memberikan penjelasan dianggap sebagai bentuk kelalaian tugas pengawasan, atau bahkan mengindikasikan adanya keterlibatan yang lebih dalam terhadap praktik yang selama ini berlangsung.
Publik kini menunggu langkah nyata dari pihak manajemen.
Keberanian wartawan dalam mengangkat kasus ini menuntut pimpinan: apakah mereka akan berpihak pada integritas perusahaan atau membiarkan citra BUMN terus dirusak oleh oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. “Kami hanya menunggu ketegasan.
Selama ini kami hanya diam melihat kondisi ini, tapi dengan adanya pemberitaan ini, kami berharap kebenaran segera ditegakkan melalui audit yang transparan,” tutup sumber tersebut.
Redaksi (TB.SINDO7.WEBSITE.ID)
