DELISERDANG//Sindo7 – Puluhan tenaga honorer di Sekretariat DPRD Deli Serdang saat ini berada dalam kondisi tidak pasti. Mereka tetap bekerja seperti biasa, namun tidak menerima gaji karena tidak tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Meski menjalankan tugas di lingkungan DPRD, perhatian terhadap nasib mereka dinilai minim. Beberapa di antara mereka bahkan sudah berbulan-bulan bekerja tanpa mendapatkan upah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi para honorer ini tidak merata. Ada yang masih bisa menerima gaji dan melakukan absensi melalui aplikasi DSS (Deli Serdang Sehat), namun sebagian lainnya tidak mendapatkan hak yang sama.
Para honorer menduga adanya perbedaan perlakuan, di mana mereka yang memiliki “dukungan” tertentu cenderung memiliki kejelasan status, sementara yang lain justru terabaikan.
Salah seorang honorer mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima gaji karena tidak memiliki Surat Keputusan (SK). Selain itu, tidak ada transparansi terkait siapa saja yang dialihkan menjadi Buruh Harian Lepas (BHL) dan siapa yang tetap dipertahankan.
Sebelumnya, tenaga honorer yang tidak masuk database telah melakukan pendataan ulang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Januari lalu. Setelah itu, mereka dikembalikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebagian honorer kemudian diarahkan menjadi BHL di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, banyak yang memilih mengundurkan diri karena pekerjaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka.
Para honorer di DPRD pun mengaku tidak mengetahui kejelasan status mereka saat ini. Ada yang bisa melakukan absensi, sementara lainnya tidak, tanpa penjelasan yang jelas.
Pada tahun sebelumnya, para honorer ini masih menerima gaji sekitar Rp2,7 juta per bulan. Namun kini, sebagian besar dari mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan.
Permasalahan ini sempat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Deli Serdang. Anggota dewan Timur Sitepu menyoroti kondisi tersebut dan meminta agar segera ada solusi.
Ia menyebutkan banyak honorer mengadu kepadanya karena nasib mereka yang menggantung. Bahkan, isu ini disebut sempat memicu ketegangan hingga Wakil Bupati pernah dihadang di kantor DPRD.
Timur menegaskan bahwa selain memikirkan masyarakat luas, pemerintah juga harus memperhatikan para pekerja di lingkungan DPRD. Ia juga menyampaikan adanya permintaan dari honorer agar difasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) untuk mencari solusi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri meminta Komisi II untuk segera menjadwalkan RDP guna membahas persoalan ini.
Ia menilai masalah ini harus segera mendapatkan kejelasan, khususnya dari pihak BKPSDM sebagai instansi yang berwenang.
Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Iwan Salewa menyatakan bahwa penjelasan terkait persoalan tersebut nantinya akan disampaikan oleh BKPSDM.
Rdk-Mst (Sc Kbr trb)
