JAKARTA//Sindo7.web.id – Dari sejumlah serikat petani kelapa sawit mendatangi kantor Kementerian Pertanian RI di Jakarta Selatan, memprotes ekspor CPO satu pintu yang digulirkan Presiden Prabowo Subianti, Selasa (26/5/2026) pagi.
Dari serikat petani sawit yang menyampaikan aspirasi antara lain Gabungan Petani Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Kehadiran mereka ditemui Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan regulasi baru bahwa ekspor komoditas sumber daya alam termasuk sawi harus satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN baru yang dibentuk Pemerintah.
Sudaryono tegaskan, bahwa mereka dari petani sawit mengeluhkan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TDS) sawit yang dipasarkan petani rakyat atau petani sawit swadaya.
“Pagi hari ini Kementerian Pertanian merespon keluhan dari petani sawit yang pembelian tandan buah segar sawitnya harganya turun selepas adanya pengumuman dari Presiden terkait Peraturan Pemerintah yang baru terhadap kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam, di dalamnya ada komunitas sawit,” kata Sudaryono saat jumpa pers di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu.
Sudaryono menyatakan, terjadinya penurunan harga terhadap TDS sawit tersebut karena adanya efek psikologis serta kekhawatiran dari para petani sawit soal adanya aturan tersebut.
Sudaryono juga menyatakan, banyak petani rakyat yang tidak mengetahui secara pasti soal kebijakan baru ekspor melalui PT DSI.
“Kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor sumber daya alam salah satunya adalah komunitas sawit,” kata dia.
Secara garis besar, Sudaryono menegaskan, terhadap kebijakan ekspor baru ini, PT DSI tidak akan mengambil keuntungan apapun.
Dari, PT DSI hanyalah mengelola kegiatan administrasi dari proses ekspor tanpa mengambil untung dari proses ekspor tersebut.
“Tetap kekhawatiran seolah-olah nanti gimana ya, gimana ya, gimana ya, dan itu bisa di, ini kekhawatiran itu bisa dihilangkan dan kegiatan usaha bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tegas dia.
Pemerintah juga akan memberikan arahan kepada para pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk tidak menurunkan harga beli sawit dari petani rakyat.
Atas pemahaman dia, petani rakyat menjadi kalangan yang paling terdampak apabila para pemilik PKS membeli sawit dengan harga murah.
“Dengan demikian agar terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing. Itu adalah kesimpulan dan ditandatangani oleh seluruh beserta rapat,” kata dia.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung meminta kepada pemerintah untuk selalu memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat selaku petani sawit.
Berikut berharap, pemerintah bisa memberikan kepastian dari kekhawatiran yang timbul di antara petani rakyat imbas munculnya kebijakan baru ini.
“Dan sangat berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut, tinggal nanti mungkin dalam menuju ke 2027, ini tetap masih harus ada tahap-tahap yang contoh ini misalnya pembelian, siapa yang nanti melakukan pembelian, adakah DSI atau si eksportir langsung,” kata dia.
Gulat lantas membeberkan soal penurunan harga TBS yang dialami oleh sebagian besar dari rakyat selaku petani sawit belakangan ini.
Tuturnya, para petani mengalami penurunan harga terhadap TBS miliknya dengan range harga Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram dari harga jual biasanya sekitar Rp3.000 per kilogram
“Rugilah, kan biaya modal kita Rp2.000 makanya saya minta lebih cepat lebih baik sebelum semakin ambruk TBS kita,” tegasnya.
Rdk-Mst (Kbr dki S2)
