DAIRI//Liputan Sindo7 – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Dairi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Sabtu (7/3/2026) sore.
Aksi tersebut menarik perhatian warga karena dilakukan pada hari libur aparatur pemerintah. Beberapa warga yang melintas mengaku heran melihat demonstrasi digelar saat kantor pemerintahan sedang tidak beroperasi.
Sekitar pukul 16.00 WIB, sekitar 10 peserta aksi tiba di lokasi dengan membawa spanduk dan bendera organisasi. Sejumlah peserta juga terlihat mengenakan topeng. Demonstrasi berlangsung dengan pengawalan puluhan personel kepolisian.
Salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi saat mencari takjil menilai aksi itu terasa janggal karena digelar pada hari Sabtu.
“Demo itu tujuannya apa? Mau menyampaikan tuntutan kepada siapa kalau pemerintah libur? Siapa yang mendengarkan mereka?” ujar warga tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi tidak berlangsung lama. Demonstrasi akhirnya bubar setelah hujan turun cukup deras.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan 10 poin tuntutan menggunakan pengeras suara. Di antaranya mendesak Bupati dan Wakil Bupati Dairi mempertanggungjawabkan visi dan misi yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat.
Selain itu, GMNI juga meminta Pemerintah Kabupaten Dairi memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelayanan kesehatan, penataan kota, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas harga komoditas pertanian.
Para demonstran juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh pemangku kebijakan di organisasi perangkat daerah (OPD), audit perusahaan daerah melalui Inspektorat, serta memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tepat sasaran.
Selain itu, mereka juga menuntut penertiban tempat hiburan malam yang tidak berizin, peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), evaluasi pengelolaan program dapur MBG, pengawasan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan kemampuan kerja.
Rdks-mst (kbr Wily)
