LABUHANBATU SELATAN//Sindo7.web.id -Kedok telah tersingkap. Praktik kotor yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di lingkungan PKS Sei Baruhur, PTPN IV Regional I PalmCo, akhirnya meledak ke permukaan sebagai sebuah skandal nyata. Dugaan kuat benturan kepentingan yang melibatkan oknum Karyawan Pimpinan (Karpim) berinisial ARZ kini menjadi tamparan keras bagi wajah BUMN yang seharusnya menjunjung tinggi integritas. Di balik layar, ARZ diduga kuat menggunakan posisinya sebagai “kendaraan” untuk memuluskan gurita bisnis transportasi milik istrinya, Hilda, yang diketahui telah beroperasi sejak tahun 2010. Tanpa rasa malu, aset berupa armada angkutan yang berbasis di Cikampak itu seolah mendapatkan karpet merah, beroperasi tanpa hambatan selama belasan tahun, dan dipagari dengan “tembok tinggi” perlindungan jabatan yang selama ini berhasil meredam sorotan.
Modus operandi yang dijalankan pun tergolong licin. Investigasi di lapangan mengungkap bahwa ARZ tidak hanya mengandalkan jabatan, tetapi juga menyalahgunakan statusnya di organisasi wartawan atau LSM sebagai alat legitimasi palsu. Dengan gaya intimidatif dan narasi yang dikendalikan, oknum ini berhasil menciptakan iklim ketakutan yang membungkam suara-suara sumbang di sekitarnya. Budaya takut dan bungkam sengaja dipelihara agar operasional bisnis keluarganya yang sudah berjalan lama tetap melenggang mulus di atas kepentingan perusahaan, sebuah praktik yang kini memicu gelombang desakan dari masyarakat dan elemen karyawan yang peduli akan marwah BUMN.
Situasi ini semakin memanas ketika Direktur Utama PTPN IV, Jatmiko Santosa, ditantang untuk menunjukkan keberaniannya dalam bertindak. Apakah integritas perusahaan yang ia pimpin hanya sekadar slogan di atas kertas, ataukah manajemen di bawah kendalinya memang membiarkan penyakit ini menggerogoti perusahaan dari dalam sejak lama? Keraguan publik semakin menguat setelah Manajer PKS Sei Baruhur dan General Manajer 1GSL memilih sikap bisu saat dikonfirmasi pada Senin (13/7/2026). Sikap bungkam di tengah badai skandal ini bukanlah langkah bijak, melainkan indikasi kuat bahwa para pejabat tersebut mungkin “ikut bermain” atau sekadar tutup mata atas pelanggaran sistemik yang terjadi di depan mata mereka sendiri.
Kini, desakan untuk melakukan audit investigasi menyeluruh mulai menggema hingga ke kantor regional di Medan. Satuan Pengawasan Intern (SPI) PTPN IV Regional I tidak punya ruang lagi untuk bersandiwara; mereka dituntut untuk membuktikan apakah Code of Conduct perusahaan masih memiliki taring, atau hanya sekadar pajangan formalitas yang lumpuh. Jika SPI Medan terus menutup mata, maka mereka secara tidak langsung telah menjadi kaki tangan yang membiarkan citra PTPN IV hancur lebur. Ini adalah ujian nyata bagi manajemen pusat: apakah akan segera melakukan pembersihan total atau justru memilih memelihara oknum-oknum yang menjadikan perusahaan sebagai alat memperkaya diri sendiri sejak lama?
Kebenaran, bagaimanapun, tidak bisa lagi disembunyikan di balik tembok tinggi. Tembok yang dipagari oleh oknum di Cikampak itu hanyalah simbol fisik dari “tembok mental” yang dibangun manajemen untuk menyekat praktik penyimpangan dari jangkauan audit. Namun, sejarah membuktikan bahwa setiap tembok yang didirikan di atas fondasi penyalahgunaan jabatan, cepat atau lambat pasti akan runtuh oleh desakan nurani dan fakta yang tidak lagi bisa dibungkam. Hari ini, tembok itu mulai retak. Ketidakmampuan manajemen untuk memberikan penjelasan bukanlah sekadar sikap bungkam, melainkan pengakuan tersirat akan hilangnya integritas di jajaran kepemimpinan. Jika Jatmiko Santosa beserta jajarannya terus membiarkan tembok ini tetap berdiri, maka jangan salahkan jika publik dan karyawan akan merobohkannya dengan cara mereka sendiri—melalui tekanan yang jauh lebih keras. PTPN IV bukan milik segelintir oknum, dan sudah saatnya tembok-tembok perlindungan bagi para “pemain” di balik meja ini dirobohkan hingga ke akar-akarnya agar marwah perusahaan kembali tegak lurus.
Rdks mst (Ts tim Psr Lbs)
