MEDAN//Sindo7.web.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, menyampaikan, bahwa wacana pemekaran wilayah di Sumut baik kabupaten/kota maupun provinsi berpotensi kembali terbuka, jika pemerintah pusat mencabut moratorium.
Namun, di balik peluang tersebut, terdapat kemungkinan lain yang tak kalah besar, yakni penyederhanaan atau penggabungan daerah demi meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution, dalam sidang paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Provinsi Sumut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Dr Sutarto MSi, didampingi Wakil Ketua H Ihwan Ritonga SE MM, Ricky Anthony SH, Salman Alfarisi, serta dihadiri Wagub Sumut H Surya, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Bupati Taput Jonius Taripar P Hutabarat, mantan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi, sejumlah mantan Wagub Sumut, mantan pimpinan DPRD Sumut beserta unsur Forkopimda Sumut, Rabu (15/4/2026), di DPRD Sumut.
Pemaparan dalam pidatonya, Bobby juga menegaskan, pemekaran wilayah tidak semata-mata dipahami sebagai penambahan daerah otonom baru, sehingga kemungkinan adanya dua skenario yang bisa terjadi jika moratorium resmi dibuka.
“Di satu sisi, pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota bisa terwujud. Namun di sisi lain, bukan tidak mungkin justru terjadi penyederhanaan atau penggabungan daerah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan,” ujarnya.
Dari pemahaman mantan Wali Kota Medan ini, pemekaran lebih sering dipersepsikan sebagai upaya memperluas wilayah administratif. Padahal, kebijakan tersebut sejatinya dapat diarahkan untuk menata ulang struktur pemerintahan agar lebih efisien, baik dalam pelayanan publik maupun pengelolaan anggaran.
Bobby juga menyoroti perkembangan Sumut yang kini menjadi salah satu provinsi besar di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta jiwa. Berbagai capaian pembangunan, telah dilakukan dan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.
Dari sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif, yakni pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,53 persen, dengan kontribusi terhadap perekonomian Pulau Sumatera mencapai 23,52 persen. Tingkat kemiskinan berada di angka 7,24 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Berikut dari sisi kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 76,48 poin. Rata-rata lama sekolah tercatat 10,08 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 13,5 tahun. Tingkat pengangguran terbuka juga membaik menjadi 5,32 persen.
Tak hanya itu, kinerja pemerintahan turut menunjukkan peningkatan. Indeks pelayanan publik tahun 2025 mencapai 4,27 poin dengan kategori sangat baik, sementara indeks kepuasan masyarakat berada di angka 95,62 poin.
Bobby mengakui masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, sehingga pihaknya menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Perjalanan ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan semangat bersama untuk terus membangun, menjaga keberagaman, dan mewariskan Sumut yang lebih baik bagi generasi mendatang,” katanya.
Dalam acara sidang paripurna tersebut, Gubernur juga menyerahkan cinderamata kepada mantan Gubernur Sumut HT Ery Nuradi, mantan Ketua DPRD Sumut Hj Darmataksiah, H Wagirin Arman, Dr Sutarto MSi, H Saleh Bangun, mantan Sekdaprov Sumut DR RE Nainggolan yang diwakili keluarganya.
Pada kesempatan itu, juga diadakan potong kue ulang tahun Pemprov Sumut oleh Gubernur Sumut didampingi Ny Kahiyang Ayu. Wagub Sumut dan nyonya, Wakil Ketua Dewan Sutarto, Ihwan Ritonga, Ricky Anthony dan Salman Alfarisi untuk dibagi-bagi kepada para anggota dewan dan tamu undangan yang hadir.
Dari hasil pantauan acara potong kue, juga diberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi, dokter berprestasi, pelajar, camat, lurah, para guru dan berbagai bidang profesi lainnya, sehingga mendapat aplause dari para undangan yang memadati ruang paripurna gedung dewan.
Rdks mst (Tim kbr mdn Sc)
